Pemilu Aceh Harus Diwaspadai
Wednesday, 11 March 2009
BANDUNG(SINDO) Memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009 mulai dirasakan di daerah-daerah bekas konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Letjen TNI Bambang Darmono mengatakan, kehidupan politik di NAD menjelang pemilu saat ini sudah diwarnai penurunan bendera partai politik (parpol) oleh pihak yang saling berseberangan. Karena itu, dia memperingatkan masyarakat di daerah bekas konflik,khususnya Aceh, agar waspada terhadap isu tidak jelas untuk tujuan adu domba.Meski kondisi Aceh sudah relatif stabil pascaperjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005, menjelang pemilu ini masyarakat harus ekstra waspada.

Bambang juga meminta masyarakat Aceh tidak terpancing dengan tindak kekerasan yang ditujukan untuk memprovokasi. “Hal yang perlu diperhatikan di Aceh menjelang pemilu ini adalah isu yang tidak jelas yang bertujuan mengadu domba,” ujarnya seusai menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Bangsa,di Balai Pertemuan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung kemarin.

Meski sudah terjadi aksi saling serang antarparpol seperti penurunan bendera, Bambang mengakui bahwa saat ini belum terjadi perpecahan antarparpol yang membahayakan.“Friksi antarparpol tidak ada, tapi saling menurunkan bendera memang ada. Sejauh ini tidak sampai menimbulkan benturan- benturan,”ungkapnya. Seperti diberitakan SINDO kemarin, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyebutkan tiga daerah rawan konflik pada Pemilu 2009, yaitu Aceh,Papua,dan Maluku.

Bahkan di Aceh, semua tempat pemungutan suara (TPS) dinyatakan tidak aman. Kerawanan secara nasional, menurut Kapolri, sekitar 200.000 TPS rawan terhadap gangguan keamanan. Bambang Darmono menengarai bahwa belum bubarnya GAM pascaterbentuknya Komite Peralihan Aceh (KPA), bisa menjadi pemicu konflik menjelang pemilu ini. “Setelah Komite Peralihan Aceh (KPA) berdiri, seharusnya GAM membubarkan diri. Memang,ketentuan itu tidak ada dalam perjanjian,tapi dalam COSA Meeting Nomor 44 disebutkan,GAM bubar setelah KPA berdiri,”tandasnya.

Karena GAM belum membubarkan diri,berbagai pihak di daerah konflik saling mencurigai yang akhirnya bisa mengganggustabilitaspemilu. “GAM semestinya memegang komitmen. Karena GAM belum bubar sehingga menimbulkan kecurigaan banyak pihak dan bisa memicu masalah di lapangan,” tambahnya. Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi mengamankan Pemilu 2009.

Dari sisi pengamanan,Polri menyiapkan 371.614 personel untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini pada 9 April mendatang.“Biasanya, tiap pemilu rawan. Nah, sekarang ditakutkan rawan juga. Jadi dari jauh hari disiapkan pengamanan, di antaranya melakukan operasi. Kita juga harus dapat berdiri di atas semua golongan, tanpa memihak.Lakukan koordinasi dengan semua pihak,baik parpol dan masyarakat agar pemilu berjalan lancar, dan jangan pertaruhkan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat,”katanya di Jakarta kemarin.

Kapolri menegaskan akan menindak semua pelaku pelanggaran pemilu.Meski demikian, dia meminta semua kasus pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu bisa diselesaikan sebelum pengumuman hasil pemilu. “Lima hari sebelum pengumuman sudah tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu," ujarnya. (rudini/krisiandi sacawisastra/fahmi faisa)  (seputar-indonesia.com)
Berita 12 Mar 2009
Rumah Masa Depan Umat Islam & Semua Golongan........Rumah Masa Depan Umat Islam & Semua Golongan........Rumah Masa Depan Umat Islam & Semua Golongan........Rumah Masa Depan Umat Islam & Semua Golongan........Rumah Masa Depan Umat Islam & Semua Golongan

Home   |   Tentang PBR   |   Agenda   |   Kegiatan   |   Publikasi   |   Kontak Kami

Copyright  2008 www.PBR.or.id. WSM All rights reserved.